Entri Populer

Sabtu, 14 Januari 2012

Sengketa Kepemilikan Kepulauan Kuril oleh Negara Jepang dan Rusia

            Hitam Putih

Sengketa Kepemilikan Kepulauan Kuril oleh Negara Jepang dan Rusia

Essay

disusun guna memenuhi tugas mata kuliah
Politik Pemerintahan Cina Jepang

Oleh :
Rizky Amallina                                   090910101006
Arif Frastiawan S                                090910101013
Rezel Nurullah                                    090910101029
     

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2011
            Jepang merupakan salah satu negara yang cukup berpengaruh di kawasan Asia Pasifik karena jepang memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Perekonomain Asia bahkan dunia hampir didominasi oleh produk buatan Jepang seperti barang elektronik dan otomotif. Namun meskipun memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat, Jepang adalah salah satu negara di dunia yang kekuatan militernya bergantung kepada negara lain yaitu Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat yakni salah satunya dengan adanya pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa yang tak lain bertujuan untuk pertahanan.
            Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya, Jepang juga tidak terlepas dari permasalahan perbatasan dengan negara lain. Jepang akan melakukan tindakan apapun dalam mempertahankan wilayahnya. Salah satu contoh upaya keras Jepang yakni dalam hal menjaga keutuhan wilayahnya adalah terjadinya konflik wilayah perbatasan Jepang dengan Rusia tentang kepulauan Kuril. Konflik tersebut merupakan persengketaan antara Jepang dan Rusia atas kedaulatan Kepulauan Kuril Selatan. Pulau-pulau yang disengketakan adalah pulau yang masuk dalam Operasi Ofensif Strategis Manchuria pada akhir Perang Dunia II. Pulau-pulau yang disengketakan sekarang berada di bawah administrasi Rusia sebagai Distrik Kuril Selatan, Oblast Sakhalin. Namun, diklaim Jepang sebagai teritorial Jepang yang disebut Teritorial Utara, atau Chishima Selatan, di bawah administrasi sub-Prefektur Nemuro, Prefektur Hokkaido[1].
            Awal mula munculnya masalah hubungan antara Rusia dan Jepang tentang kepulauan ini adalah adanya perjanjian Shimoda (1855), dalam  pasal 2 yang menyatakan bahwa  "Selanjutnya batas antara kedua negara akan terletak antara pulau Etorofu dan Uruppu. Seluruh Etorofu harus milik Jepang; dan Kepulauan Kuril,yang terletak di sebelah utara dan termasuk Urup, akan menjadi milik Rusia.” Pulau Kunashir, Shikotan dan Kepulauan Habomai, yang terletak di sebelah selatan Iturup, tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian dan dianggap sebagai pulau-pulau yang tidak disengketakan.[2] Namun masalah bermula ketika terjadi perang Rusia-Jepang tahun 1904-1905 dimana mereka saling memperebutkan wilayah Manchuria. Kemudian, pada tahun 1905 Perjanjian Porsmouth merupakan solusi awal yang menyebutkan dimana setengah dari kepulauan shakalin selatan mejadi milik Jepang dan Kuril menjadi milik uni soviet[3].
            Perjanjian damai Jepang atau yang lebih dikenal dengan perjanjian San Francisco tanggal 8 September 1951, di dalamnya memuat pasal-pasal yang menunjukkan tanggung jawab Jepang sebagai negara yang harus menanggung beban biaya yang ditimbulkan selama masa penjajahan. Dalam perjanjian San Francisco juga tertuang pasal tentang wilayah yang harus dikembalikan kepada negara asal[4]. Akibat dari perjanjian tersebut yakni pernyataan bahwa Jepang harus menghentikan semua klaim terhadap Kepulauan Kuril, namun perjanjian tersebut juga tidak mengakui kedaulatan Uni Soviet atas Kepulauan Kuril. Rusia bertahan pada sikapnya, bahwa kedaulatan Uni Soviet atas kepulauan-kepulauan tersebut diakui dengan adanya perjanjian-perjanjian pada akhir Perang Dunia II namun klaim Rusia ditolak Jepang.[5]
            Masalah ini berdampak terhadap hubungan bilateral kedua negara dimana masalah ini sudah hampir berlanjut selama 65 tahun. Selama itu kedua negara ini melakukan konfrontasi secara Sehingga konflik ini terus bertahan hingga puncaknya pada tahun 2007 sebuah kapal patroli Rusia melakukan tembakan terhadap nelayan Jepang di kawasan tersebut dengan alasan bahwa nelayan tersebut telah masuk kedalam wilayah yuridiksi Rusia. Tokyo meminta kepada Moskow untuk meminta maaf dalam insiden tersebut namun justru Moskow melakukan penambahan kekuatan militer di kawasan tersebut. Kunjungan Presiden Dmitri Medvedev ke Kepulauan tersebut dianggap Tokyo sebagai salah satu bentuk provokasi dari Rusia, kemudian reaksi dari Jepang adalah menarik duta besar dari Moskow dan juga memprotes keras kedutaan Rusia di Tokyo[6].
            Menurut Wohlforth negara sering kali harus bertindak egois, terutama bila dihadapkan pada pilihan kepentingan diri sendiri dan kepentingan kolektif. Dalam kondisi anarkis seperti ini setiap negara harus menolong dirinya sendiri (self-help)[7]. Maka cara yang dilakukan oleh Jepang dalam memperjuangkan kepulauan Kuril tersebut cukup beralasan dan masuk akal. Jepang tidak ingin kehilangan wilayah tersebut sebab selain bisa memperluas wilayahnya, di sisi lain kepentingan Jepang akan kepulauan tersebut juga cukup besar. Di gugusan kepulauan tersebut selain terdapat potensi perikanan yang cukup besar juga terdapat unsur mineral yang bisa mendongkrak perekonomian negara, sehingga apapun akan dilakukan oleh Jepang dalam memperebutkan pulau tersebut.
            Morgenthau juga mengatakan bahwa setiap kegiatan negara dalam kegiatan politik hubungan internasional atau dalam konteks hubungan dengan negara lain, adalah melakukan struggle of Power yang memiliki makna bahwa setiap negara akan melakukan perebutan kekuasaaan agar kepentingan negaranya tercapai[8]. Hal yang dilakukan Jepang dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu mendapatkan wilayah tersebut dengan cara meminta dukungan Amerika Serikat dan melakukan tekanan terhadap pemerintah Rusia dengan mengajak pihak Rusia melakukan hubungan bilateral guna membahas kepulauan tersebut. Selain itu Jepang juga menggunakan hukum internasional untuk menekan Rusia dalam kepemilikan kepulauan tersebut. Jepang melakukan klaim atas kepemilikan kepulauan tersebut dengan dasar perjanjian Shimoda, namun menurut Rusia klaim itu hilang setelah Jepang melakukan perang dengan Rusia pada tahun 1905. Perang tersebut mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik yang berarti semua produk hukum diantara kedua negara tersebut batal, sehingga pada akhirnya langkah yang diambil dalam konteks kepemilikan kedua negara atas kepulauan Kuril adalah siapa yang terakhir menduduki kepulauan tersebut adalah yang berhak memiliki, dan yang terakhir menduduki kepulauan tersebut adalah Rusia.
            Jika dilihat dari perkembangan hubungan negara Jepang dan Rusia terhadap masalah perbatasan terseebut, dapat dipastikan kata damai atas kepulauan tersebut antara kedua negara masih jauh dari harapan. Meskipun kedua negara sering melakukan pertemuan tingkat tinggi, kedua negara tidak pernah mencapai kata sepakat, karena tidak ada negara yang akan memberikan wilayahnya kepada negara lain secara percuma. Puncaknya bahkan hingga terjadi perang diantara kedua negara yang berkonflik.         
            Sengketa ini juga akan membuat proses remiliterisasi dalam negera Jepang semakin kuat. Meskipun dalam konstitusi Jepang artikel 9 yang mengatakan bahwa Jepang tidak akan memiliki kekuatan militer selamanya, dan tergantung atas militer Amerika Serikat. Melihat prospek ancaman dari negara lain selain dengan Rusia cukup besar, diantaranya konflik perbatasan dengan Korea Selatan yakni pulau Doko dan RRC, konflik dengan Taiwan atas kepemilikan senkyuku, serta nuklir Korea Utara merupakan ancaman serius yang harus dipikirkan dan tentunya tidak akan bisa terus bergantung terhadap negara lain. Tidak menutup kemungkinan dilakukannya amandemen terhadap konstitusi tersebut. Karena sampai kapan Jepang akan bergantung terhadap kekuatan Amerika Serikat dalam hal pertahanan. Meskipun isu remiliterisasi ini menyebabkan beberapa Perdana Menteri harus meletakkan jabatannya, tidak menutup kemungkinan isu ini menguat karena ancaman akan kedaulatan negara Jepang semakin terlihat.    
             
           

           




Daftar pustaka
BUKU
Eby Hara, Abubakar. 2011. Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Kostruktivisme. Bandung: NUANSA
INTERNET
http://restianafebriarizky.wordpress.com 
http://www.scribd.com/doc/51627758/Russo-Japan-Border-Dispute 
http://www.scribd.com/doc/51627758/Russo-Japan-Border-Dispute 



[1] Diakses dari http://restianafebriarizky.wordpress.com 
[2] Diakses dari http://www.scribd.com/doc/51627758/Russo-Japan-Border-Dispute 

[3] Diakses dari http://www.scribd.com/doc/51627758/Russo-Japan-Border-Dispute 
[7] Dikutip dari Abubakar Eby Hara. “Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Kostruktivisme”, hal. 36.
[8] Ibid, hal 37.

TUGAS tentang HAM mata kuliah Kewarganegaraan

Hitam Putih

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Makalah
disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan



Oleh
Arif Frastiawan Singhan      (090910101013)



JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2011


BAB I
Pendahuluan
1.1  Latar belakang
            Negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga suatu hak asasi sudah sepantasnya harus dihormati dan dilindungi tanpa ada diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap warga negaranya. Untuk mewujudkan negara yang demokrasi, negara Indonesia telah menciptakan suatu sarana atau wadah bagi rakyatnya untuk menyalurkan pendapat dan pilihannya, salah satunya yaitu melalui pemilihan umum.
            Di Indonesia pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya kembali kepada konsep demokrasi yakni terciptanya suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap warga negara diberi hak yang sama untuk menentukan siapa orang yang paling pantas untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan
            Untuk berpartisipasi dalam pemilu, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus benar-benar dilakukan. Hak tersebut berupa hak untuk memilih dalam pemilu yang dimiliki tiap-tiap individu warga negara Indonesia. Maka dari itu, negara diwajibkan melindungi hak pilih warga dalam pemilu demi terciptanya kehidupan demokrasi di Indonesia.
            Namun dalam prakteknya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait pelanggaraan hak asasi manusia. pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat berlawanan dengan tujuan pemilu yang mengutamakan pemerataan kebebasan berupa hak yang sama dalam menentukan pemimpin mereka untuk ke depannya. Fenomena inilah yang pada akhirnya menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dewasa ini.
1.2  Rumusan masalah
            Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menemukan hal-hal yang dapat diangkat sebagai hal yang perlu dibahas lebih lanjut yang telah dirumuskan kedalam sebuah kalimat rumusan masalah sebagai berikut:
             “ Bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia? “

1.3  Konsep pemikiran
            Demokrasi menurut Abraham Lincoln merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, da untuk rakyat[1]. Dapat diartikan dalam suatu pemerintahan negara yang demokrasi rakyat merupakan pemegang kendali dan memegang kekuasaan tertinggi. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa penegakan HAM merupakan salah satu kewajiban konstitusional pemerintah[2]. Dari landasan hukum tersebut melalui wadah berupa pemilu yang diselenggarakan di Indonesia sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat, perlindungan terhadap hak asasi manusia disini berupa hak untuk mendapatkan kebebasan dalam bersuara melalui pemilu tersebut haruslah benar-benar dilakukan dan dperhatikan.





BAB II
Pembahasan
2.1 Hak Asasi Manusia dan Demokrasi
HAM dan demokrasi merupakan konsep kemanusiaan dan hubungan sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh pelosok dunia. HAM dan demokrasi merupakan hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Dapat dikatakan hingga saat ini hanya konsep HAM dan demokrasi yang paling mengakui dan dapat menjamin harkat kemanusiaan.
Terdapat keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada satu pun manusia yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Semua sederajat dan kedudukan tertinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia diciptakan agar berusaha untuk mencapai kebenaran, namun tetap kebenaran yang hakiki hanyalah Tuhan Yang Maha esa.
Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mendefinisikan :
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”[3].
Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan diberi seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi menjadi konsep yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Konsep demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan pengertian demokrasi, pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Demokrasi kemudian melahirkan suatu konsep yang dinamai pemilu yang kemudian nantinya diharapkan menjadi wadah wadah bagi rakyatnya untuk menyalurkan pendapat dan pilihannya.
2.2 Pemilihan Umum di Indonesia
            Perwujudan demokrasi yang menjunjung tinggi HAM dan kebebasan bersuara bagi rakyatnya, Indonesia memberlakukan sistem pemilu dalam menentukan siapa saja orang-orang yang nantinya menempati jabatan-jabatan di dalam pemerintahan yang tentunya menjadi wakil rakyat dan diharapkan benar-benar dapat mewakili dan menampung keinginan-keinginan rakyat.
            Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan  pelaksanaan  UUD pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang.  Dalam pemilu rakyat memiliki hak pilih aktif dan pasif.  Aktif adalah hak rakyat untuk dapat memilih wakilnya da;am pemilu yang akan dudum, di DPR, sedang  hak pasif adalah hak warga negara dalam pemilu untuk dapat dipilih menjadi anggota DPR/MPR[4].  
            Melalui pemilu rakyat diberi kesempatan menggunakan hak memilihnya ataupun mencalonkan diri sesuai persyaratan yang telah ditetapkan agar dapat dipilih sebaik-baiknya. Rakyat dituntut dapat menghormati badan permusyaratan ataupun perwakilan yang di Indonesia dikenal dengan DPR dan MPR. Dengan adanya pemilu yang dilaksanakan secara demokratis rakyat dituntut dapat menerima hasil keputusan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
            Di Indonesia sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilu multipartai, rakyat memilih wakil-wakilnya dari berbagai partai politik yang ikut serta dan lulus persyaratan sebagai partai politik dalam pemilu. Rakyat juga bisa duduk sebagai calon wakil rakyat yang berhak dipilih oleh rakyat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian hak aktif dan hak pasif rakyat dalam pemilu. Namun kenyataannya hingga pemilu terakhir pada tahun 2009 masih ditemukan praktek-praktek pelanggaran dalam pemilu yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia seperti money politic, masih banyaknya rakyat yang tidak terdaftar di beberapa daerah sebagai calon pemilih dan pelanggaran lainnya yakni ikut sertanya pejabat-pejabat negara dan petinggi BUMN dalam pemilu.
2.3 bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam pemilu
            Praktek money politic yang masih ada dalam suasana pemilu di Indonesia. Dengan adanya politik uang tersebut maka akan membahayakan kredibilitas hasil pemilu serta dapat merusak mental masyarakat. Dengan adanya money politic ini akan membuat masyarakat memilih calon yang memberi uang tersebut. Suara rakyat dibeli dengan uang, dan sasaran dari money politic tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat kelas menengah namun juga tidak sedikit dari kalangan terdidik dikarenakan sikap cuek mereka akan politik, yang lebih mengutamakan keuntungan dengan mendapatkan uang dengan syarat mudah yakni memilih calon yang member uang.
            Seperti yang terjadi di pulau Buru provinsi Maluku, terjadi tindakan pembagian uang pecahan Rp.100.000 yang dilakukan oleh calon Bupati yang diketahui namanya  Siti Aisyah Fitria yang dilakukan di halaman rumahnya[5]. Tidak ingin dituduh sebagai praktek money politic calon bupati pulau Buru tersebut menyebut tindakannya tersebut sebagai pembagian zakat atas harta yang dimilikinya.
             Praktek money politic berkedok pembagian zakat di Pulau Buru Maluku tersebut hanya salah satu contoh kasus money politic yang benar-benar ada dan terjadi di Indonesia menjelang pemilu. Praktek-praktek money politic tersebut termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia yakni dengan membeli atau menukar hak suara dari rakyat dengan uang. Praktek money politic menimbulkan pertanyaan yang besar terhadap kinerja dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberhasilan pemilu dari level daerah hingga presiden. Kinerja Bawaslu harus lebih ditingkatkan dalam menangani politik uang dalam pemilu dan bisa menjaga netralitasnya dalam melaksanakan tugasnya.
            Bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya dalam pemilu adalah ikut sertanya pejabat negara dan petinggi BUMN dalam proses pemilu misalnya dalam berkampanye. Secara jelas tertuang dalam Undang-Undang nomor 42/2008 tetang pemilu presiden dan Wakil Presiden, terutama pada pasal 41 ayat (2) huruf D yang menyebutkan pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanyenya di larang mengikut sertakan pejabat badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD)[6].
            Undang-Undang yang telah dibuat seolah-olah tidak memiliki makna dan diabaikan begitu saja. Banyak pejabat dan petinggi yang seolah-olah tidak tahu akan perihal itu dan semuanya hanya terfokuskan pada kepentingan mereka tanpa mengindahkan konstitusi yang ada. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat banyak dikarenakan praktek-praktek yang dilakukan oleh petinggi badan usaha milik negara tersebut telah menyelewengkan jabatannya dan mencampur adukkan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama.
            Salah satu kekurangan dari proses pemilu yang lain yakni masih banyaknya rakyat yang tidak terdaftar sebagai pemilih di beberapa daerah. Seperti kasus di kecamatan Limo, Depok. Berdasarkan data yang dimiliki meneyebutkan sekitar 10 persen warga Limo tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari total 110.000 orang. Artinya, sekitar 11.000 warga Limo tidak memiliki hak suara dalam pemilu nanti[7]. Hal tersebut mencerminkan ketidakmampuan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan DPT merupakan cerminan pengabaian Negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. kenyataan yagn seharusnya dalam menciptakan pemilu yang demokratis, diperlukan suatu perlindungan kuat terhadap hak asasi manusia para warganya, terutama mengenai hak pilih masyarakat. Dengan kata lain hak politik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia.
BAB III
Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan bentuk-bentuk pelanggara hak asasi manusia yang terjadi dalam proses pemilu di Indonesia yakni adanya praktek money politic oleh calon pemimpin, keikutsertaan pejabat negara termasuk petinggi badan usaha milik negara yang sangat merugikan kepentingan orang banyak, serta masih banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap.
Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut khususnya terkait didalamnya hak bersuara atau penggunaan hak untuk memilih, masih menunjukkan betapa lemahnya pemerintah Indonesia dalam mengontrol proses pemilu. Tidak terkecuali masih kurang tegasnya konstitusi yang dianggap multi tafsir dalam mengatur proses pemilu yang demokratis di Indonesia.


TUGAS Kewarganegaraan

Hitam Putih

Upaya Geopolitik dan Geostrategi Pemerintah Indonesia Demi Menjaga Persatuan dan Kesatuan serta Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Makalah
Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan



Oleh
Arif Frastiawan Singhan      (090910101013)



JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2011BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang
            Secara geografis Indonesia memilki ciri khas, yakni diapit dua samudra (Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia). Indonesia merupakan Negara kepulauan yang disebut Nusantara, sehingga bisa disebut sebagai Benua Maritim Indonesia. Indonesia adalah suatu negara yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang 3,5 juta mil, atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling Bumi, serta memiliki tak kurang dari 13.662 pulau[1]. Indonesia adalah negara kepulauan yang berarti Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Hal ini juga memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda, kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, kesenian, ilmu pengetahuan, mata pencaharian dan cara berpikir yang berbeda-beda. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dan saling dipisahkan oleh laut. Tersimpan banyak kekayaan alam yang terkandung didalamnya baik di laut maupun dalam pulau. Kondisi tersebut menjadi suatu kebanggaan dan kekayaan yang tidak ada tandingannya.
            Kondisi tersebut sekilas memang menjadi suatu kelebihan dari negara Indonesia. Namun, jika ditinjau lebih jauh lagi, keadaan wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang tersebar sehingga terlihat berserakan. Kondisi inilah yang menggambarkan begitu sulitnya bagi negara Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan negaranya. kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara.
            Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar atau negara-negara tetangga memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara. Maka, untuk mempersatukan Bangsa Indonesia, diperlukan sebuah konsep Geopolitik yang benar-benar cocok digunakan oleh negara.
            Geopolitik merupakan sebuah studi yang mengkaji strategi-strategi negara terkait masalah geografis dan politik dengan tujuan menjaga dan memperkuat posisi negaranya terhadap negara lain. keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan.
1.2  Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menemukan hal-hal yang dapat diangkat sebagai hal yang perlu dibahas lebih lanjut yang telah dirumuskan kedalam sebuah kalimat rumusan masalah sebagai berikut:
“ Bagaimana upaya-upaya geopolitik dan geostrategi yang dilakukan pemerintah Indonesia demi menjaga persatuan dan kesatuan serta ketahanan Nasional negara Indonesia? “





1.3  Kerangka Teori

            Sebagai dasar atau landasan pemikiran penulis dalam mengkaji permasalahan, penulis menggunakan teori geopolitik yang dikemukakan oleh Friedrich Ratzel dan Alfred Thayer Mahan. Friedrich Ratzel mengatakan bahwa negara itu seperti organisme hidup, negara identik dengan  ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat[2]. Negara memerlukan ruang yang cukup untuk bisa tumbuh dengan maksimal. Semakin besar ruang geografi yang ditempati oleh suatu negara, maka makin besar pula kemungkinan negara tersebut untuk tumbuh.
            Sama halnya dengan organisme, hukum alam juga berlaku dalam perkembangan negara tersebut. Hanya bangsa yang unggul yang akan tetap eksis atau bertahan dalam kelangsungan hidupnya. Bukan hanya bisa untuk mengembangkan dirinya, tapi sebuah negara juga harus dapat mengimbangi atau malah mengungguli perkembangan negara lainnya. Bangsa yang lemah akan tertinggal dari bangsa yang lain. 
            Teori selanjutnya terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Ratzel, Alfred Thayer Mahan berpendapat bahwa konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses kelaut[3]. Sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih meluas terhadap pembangunan kekuatan maritim.




BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Geopolitik dan Geostrategi Indonesia
            Geopolitik berasal dari dua kata yakni “Geo” dan “Politik”. Dari dua kata tersebut dapat diartikan bahwa geopolitik tidak terlepas dari pembahasan yang mencakup masalah geografi dan politik suatu negara. Istilah Geopolitik pertama kali digunakan oleh Rudolf Kjeellen, seorang ahli politik dari Swedia pada tahun 1905, sebagai cabang dari geografi politik, geopolitik fokus pada perkembangan dan kebutuhan akan ruang bagi suatu negara[4].
            “Geo” terkait dengan keadaan bumi atau sering dikenal dengan istilah geografi dalam ilmu pengetahuan. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi[5]. Dari penjelasan geografi tersebut dapat digambarkan bahwa geografi kuat kaitannya dengan hubungan antara manusia yang menempati suatu ruang di permukaan bumi.
            Politik sendiri memiliki pengertian sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki. Dari pengertian tersebut maka politik kuat kaitannya dengan kekuasaan dan pemerintahan. Dapat disimpulkan pegertian dari geopolitik itu sendiri adalah suatu studi yang membahas masalah-masalah geografi suatu negara dan mencakup strategi secara politis suatu negara dalam pengambilan kebijakan politik oleh pemerintah suatu negara tersebut sesuai dengan lokasi, luas, kondisi alam negara serta kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya.
            Dapat disederhanakan geopolitik merupakan suatu ilmu penyelenggaraan negara, yang mengkaji pengambilan kebijakan suatu negara yang didasarkan pada keadaan geografis negara bersangkutan. Geopolitik memiliki empat unsur yang menjadi prasyarat doktrin suatu negara yakni antara lain konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi politik kekuatan, dan konsepsi keamanan negara dan bangsa[6].
            Geostrategi merupakan pelaksanaan dari geopolitik. Geostrategi adalah memanfaatkan konstalasi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan negara. Awal mula geostrategi Indonesia adalah kesadaran akan terbentuknya bangsa Indonesia yang majemuk dan heterogen, artinya setiap suku bangsa memiliki hubungan historis dan psikologis daerahnya. Proses integrasi merupakan pemaduan dari berbagai unsur kekuatan bangsa ke dalam satu jiwa kebangsaan sejalan dengan konstitusi. Geostrategi diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa yang majemuk berdasarkan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945[7]. Geopolitik negara Indonesia dikenal dengan istilah Wawasan Nusantara

2.2 Wawasan Nusantara

             Pengertian Wawasan Nusantara adalah Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiawai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasional[8]. Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan. Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan bermacam macam adat istiadat, budaya, agama bahkan bahasa. Disamping itu kekayaan alam yang berlimpah menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup dipandang dimata dunia. dengan demikian kita dituntut turut berperan aktif untuk menjaga, membela dan berjuang demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
            Wawasan Nusantara memiliki unsur-unsur didalamnya yakni :
a.       Wujud wilayah
            Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Oleh karena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka keatas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi. Letak geografis negara berada di posisi dunia anatar 2 samudra, yaitu pasifik dan samudera hindia dan antara dua benua, yaitu asia dan australia. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia. Perwujutan wilayah nusantara menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-busaya dan pertahanan keamanan.
b.      Tata inti organisasi
            Bagi Indonesia. Tata inti organisasi negara berdasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechk Staat) bukan hanya kekuasaan.
c.       Tata kelengkapan Organisasi
            Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara. Yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat pancasila.
           
2.3 Beberapa upaya geopolitik dan geostrategi pemerintah Indonesia
           
            Upaya yang pertama adalah peningkatan kekuatan Angkatan Laut Indonesia. Posisi Indonesia sebagai "benua maritim", harus tegas menetapkan posisi wilayahnya meliputi ruang dimana negara berdaulat penuh, memiliki hak berdaulat dan ruang dimana negara perlu memiliki pengaruh baik eksklusif maupun melalui kerjasama politik, ekonomi dan pertahanan. Dari aspek ekonomi, laut Indonesia menyimpan Sumber Daya Alam yang melimpah sehingga secara geopolitik dan geostrategi sektor kelautan negeri ini menjadi elemen penting mencakup di bidang pertahanan. Konflik teritorial masih menjadi isu yang penting. Perundingan penetapan perbatasan maritim dengan negara-negara tetangga, masih banyak yang belum clear. Indonesia bahkan masih kesulitan menghadapi illegal fishing yang masih terjadi secara luas.           
            Demi menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia bentuk upaya geopolitik berupa peningkatan kekuatan Angkatan Laut Indonesia seperti program yang dicanangkan oleh Kepala Staf TNI AL (Kasal). kebijakan strategis postur TNI AL hingga tahun 2024 meliputi 274 KRI, 137 Pesud dan 890 Ranpurmar. Pemerintah pun telah menetapkan Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) sebesar Rp.25,745 triliun, alokasi anggaran itu antara lain untuk peningkatan kemampuan KRI, KAL, Ranpur dan Rantis sebesar Rp.657,3 miliar. Pengadaan Pesawat Udara dan sarana-prasarana Penerbangan TNI AL sebesar Rp.159,7 miliar dan percepatan pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut sebesar Rp.20,316 triliun. Memposisikan TNI AL yang handal dan disegani di benua maritim, terutama penggantian 50% dari 148 kapal TNI AL yang sudah uzur merupakan agenda prioritas ekonomi pertahanan di bidang kelautan yang harus didukung oleh kekuatan up willing politik pemerintah[9].
            Upaya yang kedua yakni pembangunan wilayah perbatasan Indonesia. Mengutip dari kalimat Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam AntaraNews.Com yang mengatakan bahwa wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, karena memiliki arti nilai ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis sebagai pagar dan "beranda depan" wilayah Negara.
            Upaya yang dilakukan yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan membangun 12 kota transmigrasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. pembangunan 12 Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi ini dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.
            Pembangunan kawasan transmigrasi itu juga bertujuan sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain. pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan.
            Ke 12 kawasan tersebut yaitu : KTM Gerbang Mas Perkasa, Kab Sambas,Kalimantan; Subah kab. Sambas kalbar; Simanggaris, kalimantan Timur; Sebatik kab. Nunukan Kaltim; Senggi kab. Keerom papua; Salor, Merauke, Papua; Muting kab. Merauke. Papua. Selain itu juga daerah Rupat kab. Bengkalis Riau; P. Morotai kab. Pulau Morotai Maluku Utara; Batutua Nusamanuk kab. Rote Ndao NTT; Tanglapui kab. Alor Nusa Tenggara Timur dan KTM Ponu Kab. Timur Tengah Utara, NTT[10].

2.4 Analisis

            Terkait teori geopolitik yang diungkapkan Friedrich Ratzel yang mengatakan berlakunya juga hukum alam dalam perkembangan suatu negara. Hanya bangsa yang unggul yang akan tetap eksis atau bertahan dalam kelangsungan hidupnya. Bukan hanya bisa untuk mengembangkan dirinya, tapi sebuah negara juga harus dapat mengimbangi atau malah mengungguli perkembangan negara lainnya. Bangsa yang lemah akan tertinggal dari bangsa yang lain. Maka jika tidak ingin dikatakan lemah maka negara harus melakukan upaya peningkatan kekuatan dan pembangunan negara untuk menjaga kedaulatan wilayahnya dikhususkan disini wilayah maritim Indonesia.
            Implementasi dari upaya peningkatan kekuatan dan pembangunan wilayah maritim Indonesia dapat dilihat dari penggunaan anggaran negara untuk memperkuat angkatan laut Indonesia. Pemerintah pun menetapkan Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan). Upaya pembangunan wilayah terimplementasi ke dalam program pembangunan 12 kota transmigrasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.





BAB III
Kesimpulan

            Pengambilan kebijakan pemerintah demi melindungi kedaulatan negaranya juga dipengaruhi oleh letak geografis suatu negara seperti yang tertuang dalam penjelasan geopolitik. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan Sumber Daya Alam yag melimpah didalamnya telah melakukan beberapa upaya peningkatan dan pembangunan sebagai wujud mempertahankan kedaulata negaranya atas negara-negara lain. Khususnya di wilayah laut Indonesia meliputi daerah perbatasan yang hingga saat ini masih belum tuntas permasalahan dengan negara-negara tetangga.
            Implementasi dari upaya-upaya pemerintah tersebut antara lain penggunaan anggaran belanja negara demi melakukan peningkatan kekuatan Angkatan Laut Indonesia. Upaya lainnya terkait wilayah perbatasan negara Indonesia yakni pembangunan 12 kota transmigrasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Tujuannya selain untuk memperkuat wilayah perbatasan tersebut sebagai sabuk pengaman nusantara yakni juga untuk mengembangkan potensi daerah tersebut dan diharapkan menjadi pusat perekonomian negara yang baru.



[3] Ibid.
[6] Dikutip dari materi kuliah Kewarganegaraan dari Ibu Ainul Azizah, Unpublished.           
[7] Ibid.