Pengaruh Sistem Domestik Negara dalam Menghadapi Multi National Corporations (MNC’s) terhadap Perkembangan Ekonomi di Negara Korea Utara dan Venezuela

Essay

disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Transnasionalisme

Oleh :

Rizky Amallina                                   090910101006

Arif Frastiawan S                                090910101013

Rezel Nurullah                                    090910101029

M. Zulfiekar H.A.C                            090910101073

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2011

Di era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat sebuah aktor non-state yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian dunia. aktor tersebut adalah perusahaan-perusahaan Multinasional atau Multi National Corporations (MNC’s). Menurut S.C. Certo (1997) MNC’s adalah sebuah perusahaan yang memiliki operasi yang signifikan pada lebih dari satu negara dengan kekuatan modal, teknologi dan sistem manajemen yang baik, MNC’s mengontrol aliran modal, teknologi dan bahkan distribusi barang melintasi batas2 negara[1]. Menurut pengertian tersebut keberadaan Cross National Border seolah-olah telah hilang dengan menyebarnya MNC’s di berbagai negara.

MNC’s sebagai salah satu aktor baru dalam dunia Internasional, hampir tidak ada negara di dunia ini yang dapat menolak kehadirannya. Bahkan terdapat istilah Race To The Bottom yang artinya negara-negara saling bersaing dengan cara memberikan “harga murah” pada negaranya untuk memudahkan MNC’s agar tertarik dan masuk ke negaranya dan menanamkan investasi. Sisi baik dengan adanya MNC’s adalah memberi kontribusi terhadap perekonomian negara, melalui pembukaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan serta di sektor jasa. Contohnya Chevron, Exxon, Freeport, dan lain-lain. Namun terdapat pula sisi negatif yaitu terjadinya eksploitasi buruh dan kerusakan sumber daya alam yang ditimbulkan. Berhasil atau tidaknya sebuah MNC’s terhadap suatu negara, dipengaruhi oleh struktur domestik negara tersebut. Struktur domestik negara tersebut menunjukkan bagaimana sifat negara tersebut dalam menerima kehadiran MNC’s. Negara bersifat tertutup ataupun juga bersifat sangat terbuka terhadap MNC’s.

Salah satu negara yang tertutup terhadap kehadiran MNC’s di dunia ini adalah Korea Utara. Korea Utara menganut ideology Juche. Juche juga dipakai dalam berbagai aspek kehidupan negara seperti urusan diplomatik, ekonomi, dan sosial. Juche adalah teori yang mengadilkan sistem penguasaan tunggal di bawah Kim Il sung hingga Juche bisa dikatakan sebagai pemujaan personal untuk Kim Il-sung sebagai ideologi yang didukung oleh konstitusi[2]. Kekuasaan tertinggi diserahkan secara penuh kepada pemimpin negara atau di Korea Utara adalah presiden Kim Il Sung.

Juche dirancang sebagai ideologi yang ditujukan untuk menghadang pengaruh dari luar yang mungkin akan menggoyahkan kekuasaan penuh Kim Il Sung. Juche merupakan ideologi yang mencakup semua aspek kehidupan bernegara di Korea Utara, termasuk bidang ekonomi. Semua kebijakan ekonomi diatur dan berada di tangan satu orang yaitu pemimpin negara. Kebijakan tersebut mencakup kebjakan hubungan kerjasama ekonomi antar negara, investasi, serta kebijakan ekonomi lainnya. Hal tersebut menyebabkan aktor transnasional seperti MNC’s mengalami kesulitan untuk masuk kedalam negara, karena semua kebijakan ekonomi di tangan pemimpin tertinggi negara. Presiden akan menolak dengan tegas kehadiran aktor transnasional dalam hal ini MNC’s jika dianggap tidak searah dengan kebijakan negara, atau bahkan dapat menggoyahkan eksistensi ideologi Juche.

Dapat disimpulkan Korea Utara adalah negara yang tertutup terhadap aktor transnasionalisme dan gagal dalam mengelola perekonomian negaranya. Ideologi Juche menyebabkan semua kebijakan ekonomi diatur oleh pemimpin negara, rakyat tidak bebas melakukan kegiatan ekonomi sehingga tidak semua kebutuhan rakyatnya terakomodasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan dalam negeri dan banyak warga yang ingin keluar dari negaranya.

Di sisi lain terdapat negara yang tertutup akan adanya aktor transnasional namun berhasil mengelola negaranya yaitu Venezuela. Seperti yang diketahui belakangan ini, negara yang terletak di kawasan Amerika latin tersebut melakukan banyak kebijakan nasionalisasi terhadap MNC. Misalnya terhadap perusahaan Exxon (kompas internastional 2012) dan memenangkan gugatan dengan hanya membayar kecil dari total kerugian yang diinginkan oleh perusahan tersebut. Ini tidak lepas dari sebuah sistem yang di bangun di Venezuela oleh Presiden negara tersebut yaitu Hugo Chavez. Sistem ini disebut dengan sistem Sosialisme Bolivarian yaitu sebuah ajaran yang berasal dari cita-cita dan prinsip-prinsip Simon Bolivar, tokoh nasionalis revolusioner anti penjajahan Spanyol, yang dikagumi oleh rakyat-rakyat di berbagai negara di  Amerika Latin. Gagasan-gagasan besar Simon Bolivar itu kemudian dikembangkan jadi garis revolusioner untuk mengubah negeri, pemerintahan dan masyarakat Venezuela.[3]

Revolusi Bolivarian ini disebut juga sosialisme Bolivarian, sosialisme revolusioner dan demokratik, atau sosialisme partisipatif, yang kemudian juga dinamakan sosialisme abad ke-21. Sosialismenya Hugo Chavez mengakui perlunya pluralisme politik. Kritisisme terhadap privatisasi besar-besaran dan menjadikan perang melawan korupsi sebagai slogan utamanya, baik pada level pemerintahan sipil maupun di dalam tubuh militer. Isi dari Sosialisme Bolivarian ini adalah setiap kelas bisa mencapai kemakmuran bersama dan aktor paling penting dalam Sosialisme Bolivarian ini adalah rakyat Venezuela yang terdiri dari kaum buruh, petani, miskin kota, dan kaum muda.[4]

Pemerintah Venezuela menggunakan dewan komunal sebagai tenaga pokoknya dalam agenda revolusi bolivarian mereka. Dewan-dewan komunal ini dibentuk di berbagai level massa, untuk memutuskan kebutuhan mendasarnya melalui program-program kerakyatan yang mereka usulkan ke pemerintah, konstitusi Negara ini dirubah menjadi konstitusi yang lebih kerakyatan.[5] Demokrasi partisipatoris dimulai dari barios-barios atau desa-desa sehingga semua rakyat dilibatkan. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela diantaranya melakukan pendidikan rakyat gratis dan rakyat mendapat subsidi pangan melalui koperasi.[6] Sehingga rakyat sudah mendapat kebutuhan dasar secara tepat, nasionalisasi terhadap perusahaan asing yang dilakukan juga hanya dilakukan kepada industri strategis seperti tambang minyak, besi baja sehingga meningkatkan perekonomian rakyat.

Meskipun negara Venezuela negara yang tertutup dengan salah satu aktor Transnasional yaitu MNC bahkan cenderung melakukan konfrontasi dengan aktor tersebut, namun negaranya berhasil mengelola ekonomi rakyatnya karena pemerintahnya melakukan penyerapan aspirasi dengan baik melalui dewan komunal yang dibentuk di tiap level massa. Terdapat upaya untuk mendirikan banyak program pro rakyat sehingga pertumbuhan bukan lagi trickle down effect (perekonomian rakyat ditunjang investasi asing) melainkan menjadi trickle up effect (pertumbuhan dari rakyat sehingga meningkatkan perekonomian rakyat).

Untuk lebih mudah dipahami kami sajikan dalam bentuk tabel perbandingan negara Korea Utara dengan Venezuela tersebut, sebagai berikut :

KOREA UTARA	VENEZUELA
Negara yang tertutup terhadap aktor transnasionalisme dan gagal dalam mengelola perekonomian negaranya	Negara yang tertutup terhadap aktor transnasionalisme namun sukses dalam mengelola perekonomian negaranya
1.      Sistem kekuasaan tunggal (pemimpin negara) 2.      Adanya ideology Juche sebagai pemujaan personal untuk Kim Il-sung (Pemimpin Korea Utara) 3.      Juche dirancang untuk menghadang pengaruh dari luar yang mungkin akan menggoyahkan kekuasaan penuh Kim Il Sung 4.      Semua kebijakan ekonomi di tangan pemimpin tertinggi 5.      Rakyat tidak bebas melakukan kegiatan ekonomi sehingga tidak semua kebutuhan rakyatnya terakomodasi dengan baik 6.      Pemimpin negara lebih mementingkan eksistensinya daripada kemakmuran rakyat	1.      Adanya sistem Sosialisme Bolivarian yang mengakui perlunya pluralisme politik 2.      Kritisisme terhadap privatisasi besar-besaran dan menjadikan perang melawan korupsi sebagai slogan utama 3.      Sosialisme Bolivarian menyebutkan bahwa setiap kelas (kaum buruh, petani, miskin kota, dan kaum muda) bisa mencapai kemakmuran bersama 4.      Dibentuknya dewan-dewan komunal untuk menyerap aspirasi rakyat dan implementasinya dengan dibuat program-program yang pro rakyat (konstitusi lebih kerakyatan) 5.      Nasionalisasi perusahaan asing hanya dilakukan kepada industri strategis seperti tambang minyak, besi baja

Daftar pustaka

http://neetatakky.blogspot.com/2011/05/keterlibatan-mnc-dalam-kejahatan.html

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_04b.htm

http://alankoesumah.blogspot.com/2010/09/hugo-chavez.html

http://indonesia.handsoffvenezuela.org/?p=158

http://langitsendjamerah.blogspot.com/2011/11/demokrasi-partisipatoris-vs-demokrasi_09.html

http://yodha-sarasvati.blogspot.com/2006/03/hugo-chaves-seorang-sosialis.html

---

[1] Diakses dari http://neetatakky.blogspot.com/2011/05/keterlibatan-mnc-dalam-kejahatan.html

[2] Diakses dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_04b.htm

[3] Diakses dari http://alankoesumah.blogspot.com/2010/09/hugo-chavez.html

[4] Diakses dari http://indonesia.handsoffvenezuela.org/?p=158

[5] Diakses dari http://langitsendjamerah.blogspot.com/2011/11/demokrasi-partisipatoris-vs-demokrasi_09.html

[6] Diakses dari http://yodha-sarasvati.blogspot.com/2006/03/hugo-chaves-seorang-sosialis.html